Sosialisasi Buku Panduan PKPA Pemerintahan
Media pekerjaan apoteker saat ini sangat luas yaitu di bidang produksi, distribusi, retail, dan kebijakan (dinas kesehatan, BPOM/ BBPOM). Oleh karena itu, institusi pendidikan dituntut untuk terus berinovasi dalam mengembangkan kurikulumnya sesuai kebutuhan di lingkungan pekerjaan. Dengan adanya perubahan kurikulum, PSPA UII membuat kebijakan untuk melakukan PKPA di berbagai instansi yaitu apotek, rumah sakit, puskesmas, industri, dan pemerintahan.
Walaupun PKPA pemerintahan merupakan PKPA pilihan, akan tetapi perannya sangat penting karena lowongan PNS di pemerintahan untuk posisi apoteker cukup besar peluangnya terutama di luar jawa. “Kenyataannya, alumni PSPA UII menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Kebanyakan alumni tersebut sekarang menjadi pejabat di daerah. Disamping kemampuan kognitif, kurikulum PSPA UII juga menekankan kepada pengembangan soft skill mahasiswa. Hal itu yang menjadi kunci tercapainya kesuksesan seperti sekarang”, ujar Yandi Syukri, MSi, Apt (Dekan FMIPA UII), saat membuka acara sosialisasi buku panduan PKPA Pemerintahan (Senin, 30/9).
Acara sosialisasi buku panduan PKPA pemerintahan dihadiri oleh praktisi dari instansi pemerintahan yang nantinya akan menjadi tempat PKPA pemerintahan, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi DIY, Dinas Kesehatan Sleman, Dinas Kesehatan Bantul, Dan Balai Besar POM DIY. 
Acara ini diharapkan berakhir dengan membawa persamaan persepsi antara instansi dan PSPA, serta tercapai kesepakatan bersama antara keduanya. Menurut Ketua PSPA UII, Dr Farida Hayati, MSi, Apt., PKPA pemerintahan merupakan pertama kali diadakan di PSPA UII, dan belum banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakannya. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri bagi lulusan PSPA UII. Keunggulan lainnya yaitu mahasiswa diberikan pembelajaran dengan sistem PBL (Problem Based Learning) yang terdiri dari 4 kegiatan yaitu kuliah pakar, tutorial, praktikum dan praktik lapangan. Metode ini diharapkan efektif untuk mempersiapkan mahasiswa dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).
Acara ini diharapkan berakhir dengan membawa persamaan persepsi antara instansi dan PSPA, serta tercapai kesepakatan bersama antara keduanya. Menurut Ketua PSPA UII, Dr Farida Hayati, MSi, Apt., PKPA pemerintahan merupakan pertama kali diadakan di PSPA UII, dan belum banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakannya. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri bagi lulusan PSPA UII. Keunggulan lainnya yaitu mahasiswa diberikan pembelajaran dengan sistem PBL (Problem Based Learning) yang terdiri dari 4 kegiatan yaitu kuliah pakar, tutorial, praktikum dan praktik lapangan. Metode ini diharapkan efektif untuk mempersiapkan mahasiswa dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Buku panduan PKPA pemerintahan yang telah disusun perlu disosialisasikan untuk mendapatkan tanggapan dan evaluasi dari pembimbing PKPA di instansi pemerintahan. Sosialisasi yang dilakukan di hotel Cakra Kusuma ini mendapatkan tanggapan yang baik dari para peserta. Peserta merupakan perwakilan dari instansi pemerintahan tempat PKPA, kecuali dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang berhalangan hadir. Tanggapan dari peserta menjadi masukan untuk memperbaiki buku panduan PKPA agar tidak hanya idealis tapi juga realistis untuk diterapkan di tempat PKPA. Oleh karena PKPA pemerintahan baru pertama kali diadakan dan merupakan pioneer untuk PSPA di DIY, maka banyak hal yang harus disamakan persepsinya oleh PSPA dan instansi pemerintahan. Dengan adanya sosialisasi ini, tercapailah kesepakatan bersama dan persamaan persepsi antara keduanya.
PSPA tidak bisa sendirian untuk mewujudkan salah satu visi PSPA UII yaitu terwujudnya program pendidikan profesi apoteker yang mendidik, melatih, dan membina calon farmasis agar menjadi farmasis yang unggul dan kompeten sesuai dengan Standar Kompetensi Farmasis Indonesia. Oleh karena itu, PSPA UII harus hand in hand dengan berbagai instansi termasuk instansi pemerintahan. “Berdasarkan data yang diperoleh, ada peluang apoteker untuk bisa sampai pada posisi top management di instansi pemerintahan (kepala dinas atau kepala BBPOM). Dengan PKPA di pemerintahan, jalur karir di pemerintahan menjadi lebih lancar dan bisa menjadi top managemen nantinya”, ujar Dra. Dwi Pudjaningsih, MMR, Apt. (Diesty)
